MODUL 6, pemeriksaan sidang acara biasa

15問 • 1年前

問題一覧

Untuk membedakan acara pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dapat dilihat dari jenis tindak pidana yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan yaitu

perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan pembuktiannya sulit atau mudah, berat ringannya ancaman pidana atas perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan, berat ringannya ancaman pidana atas perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan jenis perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan

Atas perbedaan kategori dari tiap-tiap perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan menurut KUHAP ada tiga jenis acara pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan

acara pemeriksaan biasa diatur dalam bagian ketiga bab XVI,, acara pemeriksaan singkat diatur dalam KUHAP bagian kelima bab XVI,, acara pemeriksaan cepat diatur dalam KUHAP bagian ke-6 bab XVI yang terdiri atas a. acara pemeriksaan perkara tindak pidana ringan B. acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas

Jika dikaji dari segi pengaturan dan kepentingan acara pemeriksaan biasa yang paling

utama dan paling luas pengaturannya

Personil atau pihak-pihak yang terlibat dalam suatu persidangan perkara pidana antara lain adalah

majelis hakim. majelis hakim adalah pejabat peradilan negara yang Diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili sesuai pasal 1 angka 8 KUHAP sedangkan yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini pasal 1 angka 9 KUHAP,, jaksa penuntut umum.pasal 1 angka 6 KUHAP ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat yang Diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan penuntut umum adalah Jaksa yang Diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim jadi tugas utama jaksa penuntut umum adalah melakukan penuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim,, penasehat hukum. pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum dalam proses peradilan pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum adalah memperjuangkan hak dan kepentingan tersangka atau terdakwa dengan memperhatikan pula kepentingan masyarakat atau negara demi tegaknya hukum dan keadilan,, panitera adalah pejabat pengadilan yang salah satu tugasnya adalah membantu Hakim membuat berita acara pemeriksaan dalam proses persidangan sedemikian banyaknya tugas administrasi pengadilan yang harus dilaksanakan oleh panitera tidak memungkinkan panitia ikut terlibat secara langsung pada setiap persidangan sehingga pada persidangan Setiap perkara panitera dibantu oleh Seorang panitera pengganti

Tata cara persidangan acara pemeriksaan biasa Pemeriksaan secara biasa umumnya dilakukan pada tindak pidana dengan ancaman hukuman

5 tahun ke atas dan pembuktiannya memerlukan ketelitian

Hasil penyidikan adalah dasar dalam pembuatan surat dakwaan. Rumusan-rumusan dalam surat dakwaan pada hakikatnya tidak lain daripada hasil penyidikan. Keberhasilan penyidikan sangat menentukan bagi keberhasilan penuntutan kemudian surat dakwaan mempunyai peranan penting dalam sidang pengadilan yaitu

dasar pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, dasar penuntutan pidana, dasar pembelaan terdakwa dan atau pembelaan, dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan, dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya banding, kasasi, PK

Mengingat pentingnya surat dakwaan untuk dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam surat dakwah itu benar-benar telah terjadi dan hakim yakin bahwa terdakwa yang salah maka surat dakwaan perlu dibuat dengan bentuk

tertentu

Menurut pasal 16 ayat 1 undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman mengatur

pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa atau mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan memutus

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan menganut sistem akusator yaitu

Bahwa terdakwa mempunyai hak yang sama dengan penuntut umum

Pada permulaan sidang pertama-tama yang didengar adalah keterangan

saksi korban

Bahwa memeriksa suatu perkara di muka pengadilan adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil dari tindak pidana yang didakwakan Apakah telah terjadi dan dapat dinyatakan bersalah untuk mencari kebenaran materiil perlu mengingat asas-asas pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu

asas terbuka untuk umum, asas langsung, asas pemeriksaan secara bebas, asas praduga tidak bersalah, asas penyelenggaraan peradilan secara cepat sederhana dan biaya ringan, asas untuk memperoleh bantuan hukum, asas perlakuan yang sama di muka hukum, asas perlindungan hak asasi

Yang pertama sekali memasuki ruang sidang adalah

panitera pengganti, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, serta pengunjung

Pemanggilan terdakwa masuk ke ruang sidang Hakim ketua bertanya kepada jaksa penuntut umum yaitu

Apakah terdakwa siap untuk dihadirkan pada sidang hari ini

Sesuai dengan pasal 153 ayat 3 untuk keperluan pemeriksaan Hakim ketua sidang demokrasi sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai

kesusilaan atau terdakwanya anak-anak

Pembacaan surat dakwaan Hakim ketua mempersilahkan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan dan meminta kepada terdakwa untuk

mendengarkan dengan seksama pembacaan surat dakwaan dan selanjutnya yang mempersilahkan para penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan sesuai pasal 155 KUHAP

prinsip hukum pidana bab 3 Dolus

Arif Onin · 202問 · 5年前

prinsip hukum pidana bab 3 Dolus