prinsip hukum pidana bab 1

133問 • 3年前

問題一覧

A. pengertian ilmu hukum pidana dan kriminologi Jeremy hall memberikan definisi ilmu atau teori sebagai

hasil pemikiran yang memberi perhatian khusus terhadap ide-ide pokok dan pengetahuan dasar mengenai sesuatu

sedangkan menurut Ian McLeod mendefinisikan ilmu hukum sebagai suatu yang mengarah kepada

analisis teoritik secara sistematis terhadap sifat-sifat dasar hukum aturan-aturan hukum atau institusi hukum secara umum

jika digabungkan dari pengertian tersebut maka definisi ilmu hukum pidana adalah

ilmu pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana.

menurut profesor moeljatno ilmu hukum pidana dapat dinamakan sebagai

ilmu tentang hukumnya kejahatan

menurut bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan

menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya

kriminologi terapan mencakup... bidang

pembagian kriminologi yang lain dilakukan oleh Sutherland ke dalam... cabang ilmu utama

green kriminologi pada dasarnya mempelajari

degradasi lingkungan hidup dengan menggunakan pendekatan kriminologi

green criminology secara garis besar meliputi

prymary green crimes dan secondary green crimes

selanjutnya adalah secondary green crimes, adalah

kejahatan terkait bencana alam

arti penting kriminologi bagi ilmu hukum pidana adalah

dalam rangka membantu negara untuk membuat undang-undang pidana atau pencabutan undang-undang pidana

kendatipun sangat erat hubungannya antara kriminologi dan ilmu hukum pidana namun kedua disiplin ilmu tersebut memiliki

perbedaan mendasar

dalam pengertian yang luas ilmu hukum pidana meliputi

asas-asas hukum pidana, aliran-aliran dalam hukum pidana, teori teori pemidanaan, ajaran kausalitas, sistem peradilan pidana, kebijakan hukum pidana, dan perbandingan hukum pidana

sistem peradilan pidana secara sederhana diartikan sebagai

proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang yang melanggar hukum pidana

kebijakan hukum pidana bertalian dengan

penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana

B.OBJEK ILMU HUKUM PIDANA,per definisi ilmu hukum pidana,maka objek ilmu hukum pidana adalah

aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di suatu negara

pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Pompei bahwa ilmu hukum pidana berkaitan dengan keseluruhan hukum tertulis yang berhubungan dengan

kelakuan-kelakuan yang dapat dipidana dan sanksi-sanksi

pertanyaan lebih lanjut apakah yang dimaksud dengan aturan aturan atau ketentuan pidana positif yang berlaku di suatu negara

meliputi kitab undang-undang pidana, seluruh undang-undang pidana yang tertulis umum maupun khusus baik perundang-undangan yang dikodifikasi atau tidak dikodifikasi.

ketentuan atau aturan pidana dalam pengertian formil berarti

pembentukannya dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat dan pemerintah

maka dalam konteks Indonesia yang menjadi objek ilmu hukum pidana dalam pengertian yang luas adalah

kitab undang-undang hukum pidana yang meliputi asas-asas hukum pidana dan kejahatan kejahatan dan pelanggaran pelanggaran, kitab undang-undang hukum acara pidana, undang-undang pidana diluar kodifikasi atau KUHP, ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang lainnya, ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan daerah.

C.TUJUAN ILMU HUKUM PIDANA,gustav radbruch menyatakan bahwa tujuan ilmu pengetahuan hukum adalah

mengetahui objektivitas hukum positif.

bila dihubungkan dengan ilmu hukum pidana maka dapat dikatakan bahwa tujuan ilmu hukum pidana adalah untuk

mengetahui objektivitas dari hukum pidana positif.

terkait jenis perbuatan yang dilarang dibagi menjadi dua yaitu

rechtsdrlicten, wetsdelicten

sementara wetsdelicten berarti

delik undang-undang

objektivitas lainnya dari hukum pidana positif adalah terkait

penegakan hukum pidana itu sendiri

D.PENGERTIAN HUKUM PIDANA, bahwa hukum pidana adalah

aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

pengertian hukum pidana yang lebih luas dikemukakan oleh mulyatno yaitu

adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barangsiapa yang melakukan.

dan pengertian hukum pidana menurut penulis sendiri adalah

sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan. disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.

salah satu karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan bidang hukum lainnya adalah

adanya sanksi pidana

hukum pidana memiliki 4 karakteristik yaitu

dijalankan oleh otoritas politik dalam hal ini adalah negara, spesifik mendefinisikan delik dan hukuman yang dapat dijatuhkan, penerapannya tanpa diskriminasi artinya diterapkan dengan adil, sanksi pidananya dikelola oleh negara

E.PEMBAGIAN HUKUM PIDANA

sholawat nggeh

1. hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana biasanya juga meliputi pemisahan dua bagian yaitu materiil dan formil, hukum pidana materiil merujuk pada

asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang menetapkan pidana bagi yang melanggarnya

Wayne r lavave tidak menggunakan istilah hukum pidana materiil dan hukum pidana formil melainkan menggunakan istilah

hukum pidana substantif dan hukum pidana prosedural

ada pula yang menyebut hukum pidana materiil sebagai hukum pidana

in abstracto

hukum pidana formil memiliki 5 tujuan yaitu,

mencari kebenaran materiil, melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang serta warga negara, orang dalam keadaan yang sama dan dituntut untuk s yang sama harus diadili dengan ketentuan yang sama pula, mempertahankan sistem konstitusional terhadap pelanggaran kriminal, mempertahankan perdamaian keamanan kemanusiaan dan dan mencegah kejahatan.

2.Hukum pidana objektif & subjektif, hukum pidana objektif dikenal juga dengan nama

ius poenale

hukum pidana objektif adalah

seluruh larangan and1 dilarang sebagai pelanggaran oleh negara atau kekuasaan umum yang dapat dikenakan pidana dan terhadap pelanggaran bagaimana pidana itu diterapkan.

3.hukum pidana berdasarkan adresat, pengertian adresat adalah subjek hukum yang ditunjukkan oleh

suatu peraturan perundang-undangan

mereka yang memiliki profesi sebagai seorang militer jika melakukan pelanggaran hukum pidana diadili berdasarkan

kuhpm

dalam doktrin hukum pidana hukum pidana militer disebut sebagai

ius speciale

selain hukum pidana militer hukum pidana lainnya yang juga memiliki kekhususan adalah

hukum pidana pajak atau ius singulare

4.hukum pidana umum & khusus, hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku bagi

setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu

dalam konteks Indonesia sejarah pembentukan KUHP berasal dari Belanda yang dibuat di

twee de kammer / parlemen belanda

sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan pasal....wvs diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia.

pasal ll aturan peralihan UUD 1945

ketentuan pasal.... undang-undang nomor 1 tahun 1946 mengubah nama resmi wetboek Van strafrech voor Nederland indie menjadi wvs

pada dasarnya KUHP di berbagai negara selain memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang atau perbuatan-perbuatan yang diperintahkan juga memuat

asas-asas hukum pidana

selain hukum pidana umum ini ada juga yang disebut sebagai hukum pidana khusus yaitu ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materiil berada diluar KUHP atau secara formil berada di luar

KUHAP

keberlakuan hukum pidana khusus ini didasarkan pada asas

lex specialis derogat legi generaliz

undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik di dalamnya memuat ketentuan pidana materiil yang menyimpang dari KUHP khususnya terkait

ancaman pidana

5.hukum pidana nasional & lokal & internasional, pembagian hukum pidana yang terakhir adalah berdasarkan

wilayah berlakunya hukum pidana

dasar pemberlakuan hukum pidana nasional adalah

asas teritorial

hukum pidana nasional ini dibuat oleh

DPR bersama presiden

sedangkan hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh DPRD bersama

gubernur atau bupati atau walikota

selain kedua itu ada juga hukum pidana internasional yang keberlakuannya bersifat

universal

kejahatan kejahatan internasional merupakan substansi dari

hukum pidana internasional.

Edmund menyatakan bahwa hukum pidana internasional dalam pengertian yang paling luas meliputi

tiga topik

definisi hukum pidana internasional dari penulis adalah

seperangkat aturan menyangkut kejahatan kejahatan internasional yang penegakannya dilakukan oleh negara atas dasar kerjasama internasional atau oleh masyarakat internasional melalui suatu lembaga internasional baik yang bersifat permanen maupun yang bersifat ad hoc.

materiil hukum pidana internasional adalah

perbuatan-perbuatan yang menurut hukum internasional adalah kejahatan internasional

F.TUJUAN HUKUM PIDANA, berbicara mengenai tujuan hukum pidana tidaklah mungkin terlepas dari aliran-aliran dalam hukum pidana, secara garis besar hanya ada... aliran dalam hukum pidana

1. aliran klasik, tujuan hukum pidana menurut aliran klasik yang adalah

melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.

dalam sistem pemidanaan aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut sistem

single track

aliran klasik dalam hukum pidana berpijak pada...tiang

mengenai tiang yang pertama, yakni asas legalitas Cesare sebagai tokoh utama aliran klasik menyatakan bahwa hanya undang-undang yang mampu menentukan hukuman atas suatu

kejahatan

mengenai tiang yang kedua yaitu asas kesalahan, merupakan salah satu hal.... dalam hukum pidana

fundamental

terkait dengan dasar pijakan yang ketiga yaitu asas pembalasan yang sekuler, Jeremy bentham sebagai salah seorang tokoh aliran klasik mengemukakan bahwa selain pembalasan, sifat-sifat penting dari pemidanaan harus

bermanfaat

2.aliran modern, aliran modern dalam hukum pidana bertujuan untuk

melindungi masyarakat dari kejahatan

aliran modern ini juga disebut sebagai

aliran positif

aliran modern dalam hukum pidana bersumber pada tiga dasar yaitu

memerangi kejahatan, memperhatikan ilmu lain seperti psikologi dan sosiologi atau kriminologi, ultimum remedium

terkait dasar pijakan yang ketiga yakni ultimum remedium, perlu dijelaskan bahwa dasar ini berlaku .... hampir di seluruh negara

universal

ultimum remedium berarti hukum pidana merupakan

sarana terakhir

sue Titus Reid sebagaimana yang dikutip oleh Munadi dan barda Nawawi Arif membedakan aliran klasik dan aliran modern atau aliran positif dalam 6 perbedaan,yaitu

1. aliran klasik hanya mengenal kejahatan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, sementara aliran modern juga mengakui perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat beradab diakui sebagai kejahatan, 2. aliran klasik beranggapan hanya pidana lah satu-satunya cara untuk membasmi kejahatan, sedangkan aliran modern berpendapat bahwa pidana saja tidak mampu membuat laku menjadi lebih baik dan tidak dapat membasmi faktor-faktor kriminogen., 3. aliran klasik mengajarkan doktrin kehendak bebas pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan kejahatan. sementara aliran modern mengajarkan bahwa tingkah laku individu merupakan interaksi dengan lingkungan sebagai satu mata rantai hubungan sebab akibat., 4. aliran klasik menghendaki adanya pidana mati terhadap kejahatan kejahatan tertentu sedangkan aliran modern tidak menghendaki dan ingin menghapus pidana mati., 5. aliran klasik menggunakan metode anekdot, sementara aliran modern menggunakan penelitian atas pengalaman., 6. sistem pemidanaan dalam aliran klasik adalah definite sentence

sistem pemidanaan dalam aliran klasik adalah definite sentence,yg berarti

lamanya hukuman sdh ditentukan,dan tidak dimungkinkan adanya kebebasan hakim.

sementara aliran hukum pidana modern menggunakan indeterminate sentence, artinya

pembuat undang-undang mencantumkan ancaman pidana minimum dan ancaman pidana maksimum terhadap suatu kejahatan guna memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman.

G.FUNGSI HUKUM PIDANA,vos mengatakan bahwa hukum pidana berfungsi untuk

melawan kelakuan yang tidak normal dalam Masyarakat

Sudarto membedakan fungsi hukum pidana menjadi dua yaitu

fungsi umum dan fungsi khusus

menurut penulis fungsi umum dan fungsi khusus hukum pidana adalah

Fungsi umum, untuk menjaga ketertiban umum, fungsi khusus, selain melindungi kepentingan hukum juga memberi keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum.

terkait fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga

kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.

berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu paling tidak ada tiga hal yang dilindungi yaitu

1. perlindungan terhadap nyawa, oleh karena itu dalam kuhp yang terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa., 2. perlindungan terhadap harta benda yang dituangkan dalam pasal-pasal yang bertalian dengan kejahatan terhadap harta benda., 3. perlindungan terhadap kehormatan baik kesusilaan maupun nama baik. dengan demikian di dalam kuhp juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.

selanjutnya fungsi khusus hukum pidana yang kedua yaitu

memberikan keabsahan kepada negara dalam rangka menjalankan fungsi kepentingan hukum

H.PENGERTIAN PIDANA, pengertian pidana menurut simons adalah

suatu penderitaan menurut undang-undang pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap orang yang bersalah

pengertian pidana yang lebih sederhana dikemukakan oleh Sudarto yaitu

pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat tertentu

dari berbagai pengertian pidana yang dikemukakan di atas maka dapat diambil 3 kesimpulan yaitu

pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang, pidana diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana, sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci

I.TUJUAN PIDANA, tujuan pidana dan tujuan hukum pidana adalah dua hal yang

berbeda

tujuan pidana secara garis besar juga terbagi menjadi tiga teori yakni

teori absolut, teori relatif, teori gabungan

menurut teori absolut pidana dijatuhkan karena

kejahatan itu sendiri dilihat sebagai dasar dipidananya pelaku.

dalam aliran absolut kesamaan yang mempertautkan mereka adalah pandangan bahwa syarat dan pembenaran penjatuhan pidana tercakup di dalam

kejahatan itu sendiri

maka sederhananya dalam teori absolut menyatakan bahwa tujuan pidana adalah sebagai

pembalasan.

2.teori relatif, dalam teori relatif tujuan pemidanaan adalah

penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan.

teori relatif juga disebut sebagai

teori relasi atau teori tujuan

dalam teori relatif pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu

pencegahan umum dan pencegahan khusus

pencegahan umum juga dikenal dengan istilah teori

paksaan psychologist

Van Veen dalam disertasinya yang berjudul general vreventie menyatakan ada tiga fungsi pencegahan umum yaitu

menjaga atau menegakkan wibawa penguasa terutama dalam perumusan perbuatan pidana yang berkaitan dengan wibawa pemerintah seperti kejahatan terhadap penguasa umum, menjaga atau menegakkan norma hukum, pembentukan norma untuk menggarisbawahi pandangan bahwa perbuatan perbuatan tertentu dianggap asusila dan oleh karena itu tidak diperbolehkan.

dan untuk teori khusus, pidana bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki atau melenyapkan jika tidak bisa lagi

diperbaiki.

3.teori gabungan, dalam teori ini terdapat suatu kombinasi antara

pembalasan dan ketertiban masyarakat

4.teori kontemporer, bila dikaji lebih mendalam sesungguhnya teori teori kontemporer ini berasal dari

ketiga teori tersebut diatas dengan beberapa modifikasi

teori keadilan restoratif, dapat dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan atau korban atau keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada...

pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan

tujuan dari keadilan restoratif menurut Van Ness adalah

memulihkan kembali keamanan masyarakat korban dan pelaku yang telah menyelesaikan konflik mereka.

keadilan restoratif dapat ditempuh dengan... pendekatan

1.court - based restitutive and reparative measure, beberapa reformasi awal pada sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban telah melibatkan pelaku yang dituntut untuk memberikan restitusi keuangan atau bentuk lain sebagai bagian dari

reparasi terhadap korban

100

2.victim-offender mediation program, merupakan pendekatan keadilan restorative...

tertua

prinsip hukum pidana bab 3 Dolus

Arif Onin · 202問 · 5年前

prinsip hukum pidana bab 3 Dolus