prinsip hukum pidana bab 5

121問 • 5年前

問題一覧

ALASAN PENGHAPUS PIDANA

., .

menurut fletcher pada intinya menyatakan bahwa dalam alasan ...... perbuatan pelaku telah memenuhi ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang, namun masih dipertanyakan apakah perbuatan tersebut dapat dibenarkan ataukah tidak

pembenar

dalam alasan pemaaf, perbuatan tersebut...., akan tetapi masih dipertanyakan apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan ataukah tidak

salah

dalam kaitannya dengan alasan penghapus pidana yang pada hakekatnya adalah penghapus pertanggungjawaban pidana dapat disimpulkan bahwa alasan....menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatan

pembenar

dalam memorie van toelichting,alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana kepada pelaku dibedakan menjadi...

selain alasan penghapus pidana yang dibedakan menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf, alasan yang berada dalam diri pelaku dan alasan yang berada di luar diri pelaku, pembagian alasan penghapus pidana lainnya adalah

alasan penghapus pidana umum, alasan penghapus pidana khusus

penghapus pidana dalam konteks alasan pembenar dan alasan pemaaf memiliki arti penting dalam kaitannya dengan delik

penyertaan

artinya,, alasan pemaaf ini lebih bersifat..... pada diri pelaku

individual

terkait alasan penghapus pidana umum masih dibagi menjadi....

George.g.fletcher dalam rethinking criminal law mengemukakan ada..... teori terkait alasan penghapus pidana

teori ini tidak terlepas dari ajaran Jeremy bentham, sebagaimana yang telah diutarakan dalam bab 1, yang pada intinya menyatakan bahwa pemidanaan haruslah bermanfaat,setidaknya ada... manfaat dari pemidanaan

pertama, theory of pointless punishment diterjemahkan sebagai teori...

teori hukuman yang tidak perlu

menurut teori ini, tidak ada gunanya menjatuhkan hukuman pidana pada orang yang tidak...

menyadari apa yang diperbuatnya

seorang yang cacat mental atau cacat jiwanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang membawa konsekuensi tidak dapat...

dipidana

theory of pointless punishment adalah teori alasan penghapus pidana yakni alasan..

pemaaf

kedua, theory of lessers evil atau diterjemahkan sebagai teori...

teori peringkat kejahatan yang lebih ringan

theori of lessers evil merupakan theori alasan...

pembenar

menurut teori of lessers evil, suatu perbuatan dapat dibenarkan atas dasar....alasan

menurut teori tersebut,jika perbuatan itu dilakukan untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar atau kepentingan yang lebih baik atau lebih menguntungkan, maka perbuatan yang melanggar aturan itu dapat

dibenarkan

ketiga, theory of necessary defense atau disebut juga...

teori pembelaan yang diperlukan

apakah teori ini termasuk alasan pembenar ataukah alasan pemaaf kiranya ...... kesepakatan di antara para ahli hukum pidana

tidak terdapat

dalam teori of necessary defense,ada....hal yg selalu memjadi perdebatan mendasar

necessitas facit licitum quod alias non est licitum

artinya keadaan terpaksa memperbolehkan apa yang tadinya dilarang oleh hukum

alasan penghapus pidana umum dibagi menjadi

alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang yakni yang terdapat dalam KUHP, dan alasan penghapus pidana umum di luar undang-undang

alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang dasar terdapat dalam pasal

44, 48, 49 50 dan pasal 51 KUHP, 43,47,48,52 dan pasal 53 KUHP

alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang yang pertama adalah

tidak mampu bertanggung jawab

berdasarkan pernyataan Pompeii, dapat disimpulkan kan

1. pertanggungjawaban dalam konteks kemampuan bertanggung jawab adalah sesuatu yang terlepas dari perbuatan pidana, 2. setiap orang dianggap bertanggung jawab atas apa yang dilakukan olehnya, 3. jika tidak mampu bertanggung jawab maka hal itu merupakan dasar penghapus pidana

berdasarkan ketentuan pasal 44 KUHP dapat ditarik.... kesimpulan

pertama, kemampuan bertanggung jawab dilihat dari sisi pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat dalam

tumbuhnya

kedua, penentuan kemampuan bertanggung jawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang...

psychiater

ketiga, ada hubungan.... antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan

kausal

menurut teori integrasi dari nieboer, harus ada....kedua bidang ilmu yakni psikiatri dan hukum pidana yang menyatakan kausalitas penyimpangan siklus harus dipertimbangkan dalam suatu delik

pengintegrasian

ke empat, penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas..... yang mengadili perkara

hakim

kelima, sistem yang dipakai dalam kuhp adalah....

deskriptif normatif

berkaitan dengan ke-4 dan ke-5 melalui ilustrasi grafis nieboer menunjukkan sebagaimana melalui penafsiran ulang,, sangat mungkin terjadi bahwa psikopatologi memutuskan ada kemampuan penuh untuk mempertanggungjawabkan perbuatan namun disisi lain atas dasar...., hakim justru memutuskan tanggung jawab dalam kadar yang lebih kecil

pertimbangan kepatutan

oleh karena itu yang harus menjadi perhatian hukum pidana adalah.... hal

berdasarkan apa yang dikemukakan oleh schaffmeister,keijzer, sutorius dapat disimpulkan bahwa tidak mampu bertanggung jawab adalah alasan penghapus pidana yaitu alasan.... yang berasal dari diri pelaku

pemaaf

apakah seseorang yang berada dalam keadaan mabuk atau berada di bawah pengaruh narkotika kemudian melakukan suatu perbuatan pidana dapatkah digolongkan kedalam alasan tidak mampu bertanggung jawab

tidak

dalam kasus A quo, berlaku adagium

actio libera in causa

alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang yang kedua adalah

daya paksa

daya paksa dalam kuhp terdapat dalam pasal

terdapat.... postulat terkait daya paksa tersebut

menurut Utrecht dalam memorie van toelichting,sebab paksa atau daya memaksa adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat

dilawan

hukum kanonik mengajarkan necessitas non hebet legem atau not kennt kein gebot artinya keadaan darurat tidak mengenal

larangan

jonkers membagi saya paksa menjadi

masih menurut jonkers, baik daya paksa maupun keadaan darurat merupakan alasan.... dan bukan alasan pemaaf

pembenar

berbeda dengan para tokoh lain Van bemmelen dan Van hattum menggolongan daya paksa sebagai alasan

pemaaf

Simon membedakan daya paksa dalam arti sempit sebagai tekanan

psikis

ada... prinsip dari schaffmeister,keijzer dan sutorius yang menggolongkan daya paksa ke dalam golongan alasan pemaaf menyatakan pembelaan atas daya paksa psikis atau daya paksa subjektif

schaffmeister, keijzer, sutorius menambahkan keadaan darurat sebagai daya paksa yang objektif dan memasukkan ke dalam golongan alasan

pembenar

menurut penulis berpendapat bahwa daya paksa absolut untuk tergolong dalam alasan

pemaaf

daya paksa dalam arti sempit, tekanan berasal dari seseorang, sementara keadaan darurat berasal dari situasi-situasi

tertentu

selain daya paksa ada juga yang disebut sebagai tekanan moral atau

constrainte morale

alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang yang ketiga adalah

keadaan darurat

menurut sejarah pembentukan KUHP atau memorie Van toelichting, dan notulensi komisi de wal, situasi keadaan darurat digolongkan dalam oven rumah atau daya paksa sehingga pengaturan keadaan darurat diri sendiri dianggap

tidak perlu

keadaan darurat atau noodtoestand adalah alasan

pembenar

apakah ada perbedaan antara daya paksa dan keadaan darurat

dalam keadaan darurat ada.... kemungkinan

menurut pompe dalam keadaan darurat hanya ada ....kemungkinan

alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang yang ke-4 adalah

pembelaan terpaksa

kendatipun dalam memori Van toelichting tidak ditemukan istilah pembelaan terpaksa namun ketentuan pasal 49 ayat 1 secara..... memberikan persyaratan terhadap pembelaan terpaksa

implisit

.....dari pembelaan terpaksa adalah pelaku melakukan tindakan untuk menghindari kejahatan yang lebih besar atau menghindari bahaya yang mengancam

esensi

pembelaan terpaksa adalah alasan.....yang menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatan

pembenar

berdasarkan pasal 49 ayat 1 KUHP dapat disimpulkan ada..... persyaratan pembelaan terpaksa

pengertian persyaratan ketiga pembelaan terpaksa, yaitu pembelaan merupakan

keharusan

dalam syarat yang keempat bahwa "cara pembelaan adalah patut" setidaknya ada.... prinsip

dalam konteks pembelaan terpaksa delik yang dilakukan untuk pembelaan diri harus.... dengan serangan yang dihadapi

seimbang

selanjutnya, terkait kepentingan apa saja yang mungkin diserang sehingga pembelaan terpaksa dibolehkan pasal a quo secara tegas menyatakan bahwa serangan tersebut baik terhadap....

diri sendiri atau orang lain, orang tua atau harta benda, terhadap kehormatan

adapun fletcher membatasi pembelaan terpaksa hanya meliputi

nyawa dan tubuh seseorang

alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang yang kelima adalah

pembelaan terpaksa melampaui batas

kalau pembelaan terpaksa digolongkan sebagai alasan pembenar maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan alasan

pemaaf

pembelaan terpaksa yang melampaui batas dapat terjadi dalam.... bentuk

ada....syarat untuk dapat menyatakan seseorang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas

menurut hazewinkel suringa, kegoncangan jiwa yang hebat tidak hanya astenische affecten berupa kecemasan, rasa takut atau ketidakberdayaan tetapi juga .....

sthenische affecten

menurut Sudarto ada tiga..... syarat dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas

artinya dalam pembelaan terpaksa melampaui batas harus ada ..... antara kegoncangan jiwa dengan serangan

hubungan kausalitas

alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang yang ke-6 adalah

melaksanakan perintah undang-undang

oleh karena itu, untuk melaksanakan perintah undang-undang digunakan

teori of lesser evils

dengan demikian melaksanakan perintah undang-undang merupakan alasan ..... yang menghapus elemen melawan hukumnya perbuatan

pembenar

menurut remmelink, melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal a quo diartikan sebagai suatu tindakan yang telah memenuhi

unsur delik

pada awalnya ketentuan undang-undang yang dimaksud dalam pasal tersebut hanyalah undang-undang dalam arti formil perkembangan lebih lanjut kalimat ketentuan undang-undang diartikan secara luas atau undang-undang dalam arti.... yaitu segala peraturan umum yang bersifat mengikat

materiil

menurut noyon dan langemeijer yang menyatakan melaksanakan ketentuan undang-undang hanyalah melaksanakan kewajiban yang berasal dari undang-undang

tertulis

masih menurut voss melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk kemanfaatan...

publik

dalam melaksanakan perintah undang-undang, prinsip yang dipakai

subsidaritas dan proporsionalitas

hal lain yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan perintah undang-undang adalah karakter dari

pelaku

contoh melaksanakan perintah undang-undang

seorang juru sita yang menaruh barang-barang yang disita di jalan, seorang eksekutor hukuman mati

pertanggungjawaban tidak akan dimintakan terhadap mereka yang patuh melaksanakan perintah melainkan akan dimintakan kepada pihak yg...

memberikan perintah

postulat id damnum dat qui iubet dare eius vero nulla culpa est,cui parrere necesse sit, berasal dari hukum Romawi yang sama tuanya ketika berbicara mengenai kekuasaan

negara

perintah jabatan yang dikeluarkan oleh yang berwenang memberikan hak kepada yang menerima perintah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dengan demikian hal ini menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatan sehingga dimasukkan sebagai alasan

pembenar

apakah setiap perintah jabatan membenarkan semua perbuatan yang dilakukan oleh yang menerima perintah

tindakan yang dilakukan oleh yang menerima perintah tidak dapat dibenarkan berdasarkan perintah jabatan, karena cara melaksanakan perintah jabatan dilakukan secara tidak

patut

setidaknya ada....persyaratan sehingga seseorang dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atas dasar melakukan perintah jabatan

hal lain dalam perintah jabatan bahwa si penerima perintah tidak mesti menerima perintah secara..... dari yang memberi perintah

langsung

alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang yang ke-8 adalah

perintah jabatan tidak sah

kalau perintah jabatan merupakan alasan pembenar, maka perintah jabatan yang tidak sah adalah alasan

pemaaf

berdasarkan konstruksi pasal A quo,pada hakekatnya perintah jabatan yang tidak sah tidak ..... patut dipidananya pelaku

menghapuskan

oleh sebab itu agar perintah jabatan yang tidak sah dapat berfungsi sebagai alasan pemaaf, haruslah memenuhi .... syarat

ketiga syarat tersebut lebih disederhanakan oleh mulyatno menjadi syarat

subjektif dan objektif

perihal itikad baik itu sendiri dalam hukum Romawi disebut

bonafides

100

alasan penghapus pidana umum yang kedua adalah

alasan penghapus pidana umum di luar undang-undang

prinsip hukum pidana bab 3 Dolus

Arif Onin · 202問 · 5年前

prinsip hukum pidana bab 3 Dolus