prinsip hukum pidana bab 9

58問 • 4年前

Arif Onin

通報

問題一覧

HAPUSNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN PIDANA DAN MENJALANKAN PIDANA

Alasan gugurnya hak menuntut baik dalam KUHP maupun di luar KUHP yg pertama adalah..

ne bis in idem

ada .... alasan yang mendasari kedua adagium tersebut

tiga

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berarti terhadap pemeriksaan

pokok perkara

sama halnya dengan perbarengan perbuatan pidana dalam nebis in idem yang selalu menjadi perdebatan adalah makna kata....

perbuatan

berdasarkan yurisprudensi dan ilustrasi setidaknya ada.... pengertian perbuatan pada nebis in idem

tegasnya, makna kata perbuatan dalam nebis in idem lebih ..... bila dibandingkan dengan makna kata perbuatan dalam perbarengan perbuatan

luas

berdasarkan pengertian yang pertama pada nebis in idem. konsekuensinya, terhadap fakta yang sama jika dakwaan atau tuntutan .... maka tidak termasuk kedalam nebis in idem

diubah

terhadap pengertian perbuatan dalam yang pengertian pertama, setidaknya ada.... tanggapan penulis

kedua, pengertian kata perbuatan yang diartikan oleh pompe sebagai .... yang diarahkan pada tujuan yang sama selama tujuan tersebut merupakan objek dari norma yang bersangkutan

kejadian konkrit

hal ini sesuai dengan makna kata perbuatan menurut pembentuk undang-undang yakni, peristiwa yang terjadi pada waktu dan tempat yang sama dianggap sebagai satu...

materieele feit

ketiga, pengertian kata perbuatan yang diartikan oleh memorie Van toelichting adalah sebagai

materieele feit,

keempat, pengertian kata perbuatan dari sudut pandang....

hukum pidana.

pengertian kelima dari kata perbuatan dalam nebis in idem adalah

perbuatan yang terbukti

menurut remmelink bahwa suatu perkara pidana yang telah diselesaikan di luar pengadilan, maka perkara tersebut sudah tidak dapat lagi .... di depan pengadilan

dituntut

demikian pula dalam hal tanggung jawab pidana korporasi jika salah satu pengurus koperasi telah dijatuhi pidana dan atas nama korporasi serta korporasi tersebut telah dijatuhi pidana maka pengurus lain ..,. diadili kembali untuk perbuatan yang sama yang dilakukan oleh korporasi

tidak dapat

dalam konteks asas nebis in idem pada kejahatan internasional dapat....

disimpangi

alasan hapusnya kewenangan penuntutan pidana dan menjalankan pidana yang kedua adalah

meninggalnya tersangka atau terdakwa

ketentuan ini berlandaskan pada ..... yg dikenal dalam hukum pidana

asas pertanggungjawaban pribadi

berdasarkan adagium nemo punitur pro alieno delicto yang berarti

tidak ada seorangpun yang dihukum karena perbuatan orang lain

ada.... kemungkinan penghentian perkara jika meninggalnya tersangka atau terdakwa dan tentunya hal ini merujuk pada proses peradilan

pertama, jika tersangka atau terdakwa meninggal pada tahap penyidikan, maka penyidik menghentikan perkara dengan ....

seketika

kedua, jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia setelah berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum maka penuntutan segera

dihentikan

ketiga, jika terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan sidang telah dimulai maka pengadilan harus mengeluarkan ..... yang isinya perkara dihentikan karena terdakwa meninggal dunia

penetapan

kelima,jika terdakwa meninggal dunia setelah ada putusan pengadilan yang meliputi pidana denda termasuk pidana tambahan berupa perampasan barang-barang terdakwa maka .... tidak boleh dilakukan

eksekusi

hapusnya kewenangan penuntutan pidana dan menjalankan pidana yang ketiga adalah

daluwarsa penuntutan pidana

paling tidak ada .... alasan sebagai dasar argumentasi adanya pranata hukum daluwarsa

dua

kedua dasar argumentasi tersebut kurang lebih sama dengan maksud tertentu KUHP memasukkan pranata hukum ....

daluwarsa

ada pula yang berpendapat bahwa pranata hukum daluwarsa ini hanya terhadap kejahatan kejahatan ringan seperti yang berlaku di Inggris. sedangkan terhadap kejahatan kejahatan berat dan dalam menghadapi penjahat yang ...... van hammel berpendapat tak perlu anda pranata hukum daluarsa

profesional

lamanya daluwarsa tidak terlepas dari berat ringannya

perbuatan pidana

dalam kuhp lamanya daluarsa tersimpul dalam pasal

78 kuhp

jika pelaku pada saat melakukan suatu perbuatan pidana usianya belum 18 tahun maka masing-masing tenggang daluarsa tersebut dikurangi menjadi

sepertiga

pertanyaan lebih lanjut yang sangat krusial dalam masalah daluarsa adalah kapan mulai .... tenggang waktu daluwarsa

dihitungnya

ke tiga, jika delik tersebut menghendaki adanya syarat tambahan, maka tenggang waktu daluarsa itu dihitung sejak syarat tambahan itu

terjadi

keempat jika detik-detik yang dilakukan harus dengan bantuan atau melalui instrumen atau alat maka tenggang waktu daluwarsa adalah....

seketika setelah instrumen itu bekerja

perhitungan daluwarsa dalam konteks KUHP hanya ditentukan .... setelah perbuatan pidana dilakukan

sehari

akan tetapi berdasarkan pasal tersebut setidaknya terdapat .....pengecualian dalam perhitungan dimulainya tenggang waktu daluwarsa

dua hal terakhir yang berkaitan dengan daluwarsa adalah masalah....

terhentinya daluwarsa atau stuting van de verjaring dan penangguhan daluwarsa atau rusten

dua hal terakhir yang berkaitan dengan daluwarsa adalah masalah....

terhentinya daluwarsa atau stuting van de verjaring dan penangguhan daluwarsa atau rusten

kedua, penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan prejudicial akan menunda daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal ....

81 KUHP

dengan demikian terdapat ..... antara penghentian daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 KUHP dan penundaan daluarsa seperti tercantum dalam pasal 81 KUHP

perbedaan prinsip

dalam delik pemalsuan, daluwarsa mulai dihitung.... setelah barang yang dipalsukan digunakan

sehari

hapusnya kewenangan penuntutan pidana dan menjalankan pidana yang keempat adalah...

penyelesaian diluar pengadilan

di Belanda, penyelesaian perkara pidana di luar proses dikenal dengan istilah

afdoening buiten proces

afdoening buiten proces dibagi menjadi...

hapusnya kewenangan penuntutan pidana dan menjalankan pidana yang kelima adalah....

amnesti

secara eksplisit amnesty diatur dalam pasal

14 ayat 2 UUD 1945

amnesti diatur dalam undang-undang darurat nomor

11 tahun 1954

undang-undang nomor 11 tahun 1954 tidak lagi ... dengan UUD 1945 pasca amandemen

selaras

hapusnya kewenangan penuntutan pidana yang ke-6 adalah

abolisi

ada ..... dalam undang-undang tersebut antara pemberian abolisi dan pengertian abolisi itu sendiri

pertentangan

"B. hapusnya menjalankan pidana" menjalankan pidana dapat terjadi karena karena setidaknya ada.... hal

1.meninggalnya terpidana berdasarkan adagium ...... yang berarti tidak ada seorangpun yang dihukum karena perbuatan orang lain

nemo punitur pro alieno delicto

2.daluwarsa sebagaimana hapusnya kewenangan penuntutan pidana, hapusnya menjalani pidana juga dapat terjadi karena

daluwarsa

setidaknya ada.... ketentuan dalam bahasa dalam hapusnya menjalankan pidana

3.grasi secara harfiah grasi berarti...

pengampunan

pelaksanaan grasi di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor

22 tahun 2002

dengan demikian, pemberian grasi tidak serta merta menghapuskan kewenangan ....

menjalankan pidana

prinsip hukum pidana bab 3 Dolus

Arif Onin · 202問 · 5年前

prinsip hukum pidana bab 3 Dolus

202問 • 5年前

Arif Onin

PERTANYAAN HUKUM UMUM / GPT

Arif Onin · 43問 · 5年前

PERTANYAAN HUKUM UMUM / GPT

43問 • 5年前

Arif Onin

prinsip hukum pidana bab 1

Arif Onin · 133問 · 3年前

prinsip hukum pidana bab 1

133問 • 3年前

Arif Onin

B.10,PIDANA DAN PEMIDANAAN

Arif Onin · 69問 · 4年前

B.10,PIDANA DAN PEMIDANAAN

69問 • 4年前

Arif Onin

prinsip hukum pidana bab 2

Arif Onin · 164問 · 5年前

prinsip hukum pidana bab 2

164問 • 5年前

Arif Onin

prinsip hukum pidana bab 4

Arif Onin · 59問 · 5年前

prinsip hukum pidana bab 4

59問 • 5年前

Arif Onin

prinsip hukum pidana bab 5

Arif Onin · 121問 · 5年前

prinsip hukum pidana bab 5

121問 • 5年前

Arif Onin

vocab BAHASA INGGRIS 1

Arif Onin · 87問 · 2年前

vocab BAHASA INGGRIS 1

87問 • 2年前

Arif Onin

prinsip hukum pidana bab 6

Arif Onin · 70問 · 5年前

prinsip hukum pidana bab 6

70問 • 5年前

Arif Onin

prinsip hukum pidana bab 7

Arif Onin · 182問 · 4年前

prinsip hukum pidana bab 7

182問 • 4年前

Arif Onin

prinsip hukum pidana bab 8

Arif Onin · 67問 · 4年前

prinsip hukum pidana bab 8

67問 • 4年前

Arif Onin

TRADING IN INFLUENCE

Arif Onin · 36問 · 2年前

TRADING IN INFLUENCE

36問 • 2年前

Arif Onin

TIPIKOR

Arif Onin · 13問 · 2年前

TIPIKOR

13問 • 2年前

Arif Onin

prinsip hukum pidana bab 1

Arif Onin · 133問 · 4年前

prinsip hukum pidana bab 1

133問 • 4年前

Arif Onin

TEORI DAN HUKUM PEMBUKTIAN

Arif Onin · 436問 · 4年前

TEORI DAN HUKUM PEMBUKTIAN

436問 • 4年前

Arif Onin

P.I.H ASAS HUKUM

Arif Onin · 102問 · 2年前

P.I.H ASAS HUKUM

SKILL STRUCTURES 1

SKILL STRUCTURES 1

UU NO 1 TAHUN 2023

Arif Onin · 22問 · 2年前

UU NO 1 TAHUN 2023

BAB 2

BAB 2

BAB 3

BAB 3

MODUL 6, pemeriksaan sidang acara biasa

Arif Onin · 15問 · 1年前

MODUL 6, pemeriksaan sidang acara biasa

BAB 3

BAB 3

問題一覧

HAPUSNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN PIDANA DAN MENJALANKAN PIDANA

Alasan gugurnya hak menuntut baik dalam KUHP maupun di luar KUHP yg pertama adalah..

ne bis in idem

ada .... alasan yang mendasari kedua adagium tersebut

tiga

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berarti terhadap pemeriksaan

pokok perkara

sama halnya dengan perbarengan perbuatan pidana dalam nebis in idem yang selalu menjadi perdebatan adalah makna kata....

perbuatan

berdasarkan yurisprudensi dan ilustrasi setidaknya ada.... pengertian perbuatan pada nebis in idem

tegasnya, makna kata perbuatan dalam nebis in idem lebih ..... bila dibandingkan dengan makna kata perbuatan dalam perbarengan perbuatan

luas

berdasarkan pengertian yang pertama pada nebis in idem. konsekuensinya, terhadap fakta yang sama jika dakwaan atau tuntutan .... maka tidak termasuk kedalam nebis in idem

diubah

terhadap pengertian perbuatan dalam yang pengertian pertama, setidaknya ada.... tanggapan penulis

kedua, pengertian kata perbuatan yang diartikan oleh pompe sebagai .... yang diarahkan pada tujuan yang sama selama tujuan tersebut merupakan objek dari norma yang bersangkutan

kejadian konkrit

hal ini sesuai dengan makna kata perbuatan menurut pembentuk undang-undang yakni, peristiwa yang terjadi pada waktu dan tempat yang sama dianggap sebagai satu...

materieele feit

ketiga, pengertian kata perbuatan yang diartikan oleh memorie Van toelichting adalah sebagai

materieele feit,

keempat, pengertian kata perbuatan dari sudut pandang....

hukum pidana.

pengertian kelima dari kata perbuatan dalam nebis in idem adalah

perbuatan yang terbukti

menurut remmelink bahwa suatu perkara pidana yang telah diselesaikan di luar pengadilan, maka perkara tersebut sudah tidak dapat lagi .... di depan pengadilan

dituntut

tidak dapat

dalam konteks asas nebis in idem pada kejahatan internasional dapat....

disimpangi

alasan hapusnya kewenangan penuntutan pidana dan menjalankan pidana yang kedua adalah

meninggalnya tersangka atau terdakwa

ketentuan ini berlandaskan pada ..... yg dikenal dalam hukum pidana

asas pertanggungjawaban pribadi

berdasarkan adagium nemo punitur pro alieno delicto yang berarti

tidak ada seorangpun yang dihukum karena perbuatan orang lain

ada.... kemungkinan penghentian perkara jika meninggalnya tersangka atau terdakwa dan tentunya hal ini merujuk pada proses peradilan

pertama, jika tersangka atau terdakwa meninggal pada tahap penyidikan, maka penyidik menghentikan perkara dengan ....

seketika

kedua, jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia setelah berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum maka penuntutan segera

dihentikan

ketiga, jika terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan sidang telah dimulai maka pengadilan harus mengeluarkan ..... yang isinya perkara dihentikan karena terdakwa meninggal dunia

penetapan

kelima,jika terdakwa meninggal dunia setelah ada putusan pengadilan yang meliputi pidana denda termasuk pidana tambahan berupa perampasan barang-barang terdakwa maka .... tidak boleh dilakukan

eksekusi

hapusnya kewenangan penuntutan pidana dan menjalankan pidana yang ketiga adalah

daluwarsa penuntutan pidana

paling tidak ada .... alasan sebagai dasar argumentasi adanya pranata hukum daluwarsa

dua

kedua dasar argumentasi tersebut kurang lebih sama dengan maksud tertentu KUHP memasukkan pranata hukum ....

daluwarsa

profesional

lamanya daluwarsa tidak terlepas dari berat ringannya

perbuatan pidana

dalam kuhp lamanya daluarsa tersimpul dalam pasal

78 kuhp

jika pelaku pada saat melakukan suatu perbuatan pidana usianya belum 18 tahun maka masing-masing tenggang daluarsa tersebut dikurangi menjadi

sepertiga

pertanyaan lebih lanjut yang sangat krusial dalam masalah daluarsa adalah kapan mulai .... tenggang waktu daluwarsa

dihitungnya

ke tiga, jika delik tersebut menghendaki adanya syarat tambahan, maka tenggang waktu daluarsa itu dihitung sejak syarat tambahan itu

terjadi

keempat jika detik-detik yang dilakukan harus dengan bantuan atau melalui instrumen atau alat maka tenggang waktu daluwarsa adalah....

seketika setelah instrumen itu bekerja

perhitungan daluwarsa dalam konteks KUHP hanya ditentukan .... setelah perbuatan pidana dilakukan

sehari

akan tetapi berdasarkan pasal tersebut setidaknya terdapat .....pengecualian dalam perhitungan dimulainya tenggang waktu daluwarsa

dua hal terakhir yang berkaitan dengan daluwarsa adalah masalah....

terhentinya daluwarsa atau stuting van de verjaring dan penangguhan daluwarsa atau rusten

dua hal terakhir yang berkaitan dengan daluwarsa adalah masalah....

terhentinya daluwarsa atau stuting van de verjaring dan penangguhan daluwarsa atau rusten

kedua, penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan prejudicial akan menunda daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal ....

81 KUHP

dengan demikian terdapat ..... antara penghentian daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 KUHP dan penundaan daluarsa seperti tercantum dalam pasal 81 KUHP

perbedaan prinsip

dalam delik pemalsuan, daluwarsa mulai dihitung.... setelah barang yang dipalsukan digunakan

sehari

hapusnya kewenangan penuntutan pidana dan menjalankan pidana yang keempat adalah...

penyelesaian diluar pengadilan

di Belanda, penyelesaian perkara pidana di luar proses dikenal dengan istilah

afdoening buiten proces

afdoening buiten proces dibagi menjadi...

hapusnya kewenangan penuntutan pidana dan menjalankan pidana yang kelima adalah....

amnesti

secara eksplisit amnesty diatur dalam pasal

14 ayat 2 UUD 1945

amnesti diatur dalam undang-undang darurat nomor

11 tahun 1954

undang-undang nomor 11 tahun 1954 tidak lagi ... dengan UUD 1945 pasca amandemen

selaras

hapusnya kewenangan penuntutan pidana yang ke-6 adalah

abolisi

ada ..... dalam undang-undang tersebut antara pemberian abolisi dan pengertian abolisi itu sendiri

pertentangan

"B. hapusnya menjalankan pidana" menjalankan pidana dapat terjadi karena karena setidaknya ada.... hal

1.meninggalnya terpidana berdasarkan adagium ...... yang berarti tidak ada seorangpun yang dihukum karena perbuatan orang lain

nemo punitur pro alieno delicto

2.daluwarsa sebagaimana hapusnya kewenangan penuntutan pidana, hapusnya menjalani pidana juga dapat terjadi karena

daluwarsa

setidaknya ada.... ketentuan dalam bahasa dalam hapusnya menjalankan pidana

3.grasi secara harfiah grasi berarti...

pengampunan

pelaksanaan grasi di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor

22 tahun 2002

dengan demikian, pemberian grasi tidak serta merta menghapuskan kewenangan ....

menjalankan pidana