prinsip hukum pidana bab 6

70問 • 5年前

問題一覧

WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERBUATAN PIDANA

hukum pidana adalah hukum yang terikat pada..

ruang dan waktu

sebagaimana yang telah diutarakan oleh Jan remmelink di atas, masalah waktu dan tempat perbuatan pidana atau yang dikenal dengan istilah

tempus delicti, locus delicti

selanjutnya pasal 143 ayat 3 KUHAP menyebutkan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B adalah

batal demi hukum

perlu diingat bahwa tidak selamanya kelakuan dan akibat terjadi pada waktu yang

sama

waktu terjadinya perbuatan pidana atau biasa disebut

tempus delicti

tempus delicti memiliki.... arti penting

berkaitan dengan arti penting ketiga dalam tempus delicti contoh dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000 pada pasal 6 berbunyi, pengadilan hak asasi manusia tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan seseorang yang berumur dibawah.... tahun

dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, ditentukan pengadilan anak hanya dapat mengadili anak yang pada saat melakukan kejahatan berusia antara

12-18

salah satu postulat terkait tempus delicti, berbunyi distingunda sunt tempora distingue tempora,et concordabis leges,, waktu atau tempus delicti sebaiknya.....antara waktu perbuatan itu dilakukan dan waktu ketika perbuatan itu selesai dilakukan atau akibat dari perbuatan itu terjadi

dibedakan

berangkat pada contoh A memukul B dengan balok bertubi-tubi dan meninggal 4 hari kemudian dari hari kejadian, pos berpendapat bahwa tempus delicti harus diambil

waktu tindakan

vos berpendapat bahwa tempus delicti ditentukan pada saat tindakan

terjadi

jonkers berpendapat bahwa dalam ilustrasi yang demikian tempus delicti adalah pada saat tindakan atau kelakuan terjadi dan pada saat akibat

terjadi

penulis sependapat dengan jongkers berdasarkan.... argumentasi

3, 1. terdiri dari dua segi yaitu tindakan atau kelakuan dan akibat, 2. tindakan atau kelakuan dan akibat adalah suatu rangkaian peristiwa sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, 3. untuk menjerat pelaku tanggal terjadinya tindakan atau kelakuan dan tanggal terjadinya akibat harus disebutkan dengan jelas untuk menghindari celah hukum yang dapat digunakan pelaku untuk menangkis dakwaan

messenger, Van hamil, simons, hazewinkel suringa sebagaimana yang dikutip oleh mulyatno menyatakan bahwa tidak mungkin mendapatkan jawaban yang....terkait tempus delicti

sama

dalam konteks Indonesia, locus delicti sangat menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku ataukah tidak terhadap suatu perbuatan pidana yang telah

terjadi

crimen trahit personam artinya

tempat dimana kejahatan itu dilakukan memberikan pengadilan setempat untuk mengadili pelakunya

kompetensi relatif ini terdiri...

kalau kompetensi relatif terkait locus delicti, maka ....berhubungan dengan pelaku dan substansi suatu perbuatan pidana

kompetensi absolut

ada...aliran dalam menentukan locus delicti

pertama,leer der lochamelijk daad atau teori perbuatan materiil atau perbuatan jasmaniah,by teori ini locus delicti terjadi di tempat di mana

tindakan atau kelakuan terjadi

kedua, leer van instrument atau teori instrumen.menurut teori ini locus delicti ditentukan oleh .... yg dipergunakan dan dengan alat itu perbuatan pidana diselesaikan

alat

pendapat penulis Oma penggunaan teori instrumen ini sangat berarti dalam kejahatan kejahatan yang modus operandinya

canggih atau terjadi pada lintas batas

terhadap kejahatan kejahatan di dunia maya, seringkali antara alat yang digunakan pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut tidak berada pada tempat yang....

sama

ke tiga, adalah teori akibat yang menyatakan bahwa locus delicti ada pada tempat di mana... perbuatan pidana itu terjadi

akibat

ada... pandangan penulis dalam teori ini

4, 1. untuk delik delik formil menggunakan leer der lichamlijk daad karena lebih mudah untuk menentukan locus delicti nya, 2.untuk delik-delik yang dirumuskan secara materil teori yang digunakan adalah teori akibat karena delik materiil menitikberatkan pada akibat, 3. untuk kejahatan kejahatan dengan modus operandi yang canggih dan meliputi lintas batas teori instrumentasi yang digunakan, 4.untuk menghindari celah hukum dengan berdasarkan pada aliran kedua untuk menentukan locus delicti kiranya dalam dakwaan baik tempat terjadinya tindakan atau kelakuan, maupun tempat terjadinya akibat disebut secara tegas

berdasarkan asas berlakunya hukum pidana suatu negara pada umumnya yang dianut oleh semua negara di dunia ini adalah asas

teritorial

postulat interest reipublicae ne maleficia remaneant impunita, artinya kepentingan suatu negara agar kejahatan yang terjadi di negaranya tidak

dibiarkan

dalam konteks hukum pidana Indonesia hal ini secara eksplisit tertuang dalam pasal.... kuhp

namun asas teritorial ini ini seperti asas hukum pada umumnya juga terdapat

pengecualian

pengecualian terhadap kepala negara berdasarkan asas par in parem non hebet imperium, yang berarti bahwa kepala negara tidak dapat dihukum dengan menggunakan hukum

negara lain

seorang duta besar dapat diusir tetapi tidak dapat ditangkap atau diadili di negara yang bukan negara

asalnya

pemberian kekebalan dan keistimewaan ini didasarkan juga pada prinsip timbal balik atau asas

resiprokal

bahkan kekebalan tersebut secara substansi juga diberikan ketika mereka

in transit

impunitas continum affectum tribuit delinquendi , yang artinya nya imunitas yang dimiliki seseorang membawa kecenderungan kepada orang tersebut untuk melakukan

kejahatan

pengecualian asas teritorial yang kedua adalah terhadap...

tempat

properti yang dilindungi atau mempunyai kekebalan adalah

mobil yang digunakan oleh duta besar konsul dan diplomat

selain asas teritorial ini, dalam rangka mengantisipasi berbagai kejahatan yang dilakukan di luar wilayah suatu negara hukum pidana mengenal perluasan yurisdiksi

teritorial

perluasan asas teritorial prinsip teknis dibedakan menjadi prinsip

teknis subjektif, teknis objektif

sedangkan perluasan asas teritorial prinsip kewarganegaraan terdiri dari prinsip

kewarganegaraan aktif, kewarganegaraan pasif

prinsip teritorial subjektif membenarkan negara mempunyai kompetensi mengadili atas perbuatan yang dilakukan di wilayahnya tetapi berakhir atau menimbulkan akibat di wilayah

negara lain

sedangkan prinsip teritorial objektif membenarkan negara mempunyai kompetensi mengadili atas perbuatan yang mulanya dilakukan di negara lain tetapi menimbulkan akibat di

wilayahnya

bila dihubungkan dengan teori teori locus delicti, maka perluasan asas teritorial prinsip teknis subjektif menggunakan

leer der lichamelijk daad

sedangkan perluasan asas teritorial prinsip teknis objektif menggunakan teori

akibat

asas nasional aktif disebut juga asas

personalitas

sedangkan asas nasional pasif pada hakekatnya adalah asas untuk melindungi kepentingan

nasional

terkait asas nasional aktif hanya berlaku jika perbuatan yang dilakukan di negara lain menurut hukum nasional negara tersebut juga merupakan perbuatan

pidana

kalau asas nasional aktif digunakan dalam konteks warga negara sebagai

pelaku perbuatan pidana

apakah asas nasional pasif digunakan dalam konteks warga negara sebagai

korban perbuatan pidana

perluasan berdasarkan prinsip proteksi yakni perlindungan terhadap kepentingan

nasional

dalam konteks hukum pidana Indonesia paling tidak berpuasa asas teritorial berdasarkan prinsip proteksi berkaitan dengan....hal

ada ..... prinsip terkait kapal laut dan kapal terbang dalam rangka menentukan yurisdiksi berlakunya hukum negara yang mempunyai kapal tersebut

perbedaan

dalam hal kapal terbang atau pesawat udara, hukum negara yang punya pesawat udara ... jika pesawat inflight atau dalam penerbangan

berlaku

perluasan asas teritorial berdasarkan prinsip universal terkait dengan

delicta juri gentium

dalam asas universal terkandung.... asas lainnya yang cukup principle

sangat mungkin kejahatan yang terjadi di suatu negara menurut hukum internasional dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional adalah negara dimana terjadi kejahatan tersebut menurut hukum nasionalnya.....merupakan suatu kejahatan atau belum diatur oleh hukum nasional negara yang bersangkutan

bukan

ketentuan perihal ekstradisi biasanya diatur dalam

undang-undang masing-masing negara

dalam undang-undang nasional atau perihal perjanjian ekstradisi asas-asas dari ekstradisi itu sendiri tertuang secara

eksplisit

sedangkan ekstradisi internasional adalah permintaan pemerintah suatu negara terhadap

negara lain

diterima atau ditolaknya suatu permintaan ekstradisi tentunya tidak terlepas dari prinsip-prinsip dalam ekstradisi, secara keseluruhan ada..... prinsip ekstradisi

yang pertama asas kepercayaan, ekstradisi hanya akan terjadi jika adanya.... di antara negara-negara khususnya kepercayaan terhadap kelayakan sistem hukum di negara lain

kepercayaan

dalam konteks hukum pidana internasional penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara lain tidak mesti berdasarkan suatu perjanjian ekstradisi yang dibuat antara ke-2 negara tersebut namun lebih berdasarkan pada prinsip

kepercayaan dan hubungan baik antara kedua negara

kedua asas resiprositas, atau prinsip timbal balik asas resiprositas dalam ekstradisi sama dengan pengertian asas resiprokal sebagai.... dalam hukum internasional

asas umum

ketiga asas double incrimination atau asas

kejahatan rangkap

keempat,asas tidak menyerahkan

warga negaranya sendiri

kelima, asas bahwa suatu kejahatan yang seluruhnya atau sebagian wilayahnya termasuk dalam yurisdiksi negara yang

diminta

enam, asas yang menyatakan bahwa jika yang diminta adalah tersangka koma, atau terpidana yang dianggap melakukan kejahatan politik di negaranya maka permintaan ekstradisi itu...

ditolak

ke-7 asas yg dikenal dengan istilah attentaatclausule,asas tersebut mengandung arti meskipun pelaku kejahatan bermuatan politik namun berkaitan dengan pembusukan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara presiden raja atau sebutan lainnya maka negara yang diminta... menyerahkan atau mengekstradisi tersangka

wajib

ke delapan,asas spesialitas asas ini berarti bahwa negara yang meminta tidak boleh menuntut, mengadili kau menghukum atau menyerahkan orang yang diminta kepada

ketiga ga

ke-9, asas yang menyatakan ancaman pidana mati sebagai halangan untuk...

penyerahan

prinsip hukum pidana bab 3 Dolus

Arif Onin · 202問 · 5年前

prinsip hukum pidana bab 3 Dolus