prinsip hukum pidana bab 2

dipisah

dilarangnya

dapat atau tidak nya

asas legalitas

asas tiada pidana tanpa kesalahan

paul Johan anslem von feurbach

crimine extra ordinaria

melindungi individu terhadap perlakuan yang sewenang-wenang pihak peradilan arbitrair

perbuatan jahat atau durjana

suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan.

4

asas legalitas hukum pidana yang menitikberatkan pada perlindungan individu untuk memperoleh kepastian dan persamaan hukum

asas legalitas hukum pidana yang menitikberatkan pada dasar dan tujuan pemidanaan agar dengan sanksi pidana itu hukum pidana bermanfaat bagi masyarakat sehingga tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat

asas legalitas hukum pidana yang menitikberatkan tidak hanya pada ketentuan tentang perbuatan pidana saja tetapi juga harus diatur mengenai ancaman pidananya agar penguasa tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana

asas legalitas hukum pidana yang menitikberatkan pada perlindungan hukum kepada negara dan masyarakat

eksplisit

baku

semua peraturan menurut perundang-undangan yang memuat ketentuan ketentuan pidana

4

perbuatan pidana harus tertuang dalam undang-undang pidana

ketentuan pidana yang terdapat di dalam kodifikasi sebagai ketentuan pidana umum maupun ketentuan pidana diluar kodifikasi sebagai ketentuan pidana khusus

undang-undang pidana juga mengandung arti undang-undang dalam arti formil dan dalam arti materiil

dibentuk oleh DPR dan presiden

2

suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-undangan pidana

kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut

rakyat

nullum crimen poena sine lege stricta

4

ditujukan kepada pembuat undang-undang

pedoman hakim

tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan

tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang

penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang...

hukum pidana materiil dan hukum pidana formal

2

undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan

di dalam batas yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah tegas tegas diperbolehkan

materiil

formil

judul adalah hukum

rubrik atau bagian perundang-undangan yang menentukan

penafsiran,analogi, penyempitan hukum,eksposisi

ditafsirkan dengan cara menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari

menafsirkan ketentuan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum lainnya

penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya perundang-undangan tersebut

menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang

perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu

penentu

monistis

dualistis

definisi singkat, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana, definisi luas, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau Alfa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

5

2

perbuatan nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur delik..

niat atau sikap batin dari pelaku...

perbuatan pidana

elemen-elemen dalam suatu perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perbuatan pidana, unsur tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis

unsur perbuatan pidana yang secara ekspresif verbis berbeda tertuang dalam suatu rumusan delik atau perbuatan pidana

1. perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat, 2. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, 3. keadaan tambahan yang memberatkan pidana, 4.unsur melawan hukum objektif, 5.unsur melawan hukum subjektif

perbuatan yg secara kasat mata memenuhi unsur delik

niat atau sikap batin dari pelaku

pengejawantahan asas legalitas

sebagai unjuk bukti dalam konteks hukum acara

unsur unsur delik

menunjukan apa yg harus di buktikan

unsur unsur yg melekat pada diri pelaku

unsur unsur yg ada hubungannya dengan keadaan keadaan

memudahkan penyebutan terhadap pengertian delik yg dimaksud

tatbestandmassigkeit dan wesenschau

perbuatan yang memenuhi unsur yang dirumuskan

perbuatan yg memenuhi rumusan delik dan maksud pembentuk undang-undang

12

kejahatan dan pelanggaran

suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana

misdriif dan overtrading

rechtdelicten / mala in se

wetsdelicten / mala in prohibita

penyimpangan atau ketidaksesuaian

3

1.tindakan dan akibat yg ditimbulkan kejahatan lebih berbahaya bila di bandingkan dengan pelanggaran, 2.konsekuensi dari yang pertama, sangat berpengaruh pada sanksi pidana yang diancam kejahatan diancam dengan pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran, 3.percobaan melakukan suatu kejahatan, maksimum ancaman pidananya dikurangi 1 per 3, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak diancam pidana.

perbuatan

2

tindakan

akibat

formiil

melakukan perbuatan yang dilarang undang undang

delicta commissionis,delikta omissionis,delicta commissionis per omissionem commisa

tidak melakukan perbuatan yg diwajibkan atau diharuskan pembuat undang-undang

adalah kelalaian atau kesengajaan terhadap suatu kewajiban yang menimbulkan akibat

formiil

abstrak atau belum tentu terjadi

materiil

delik umum,delik khusus,delik politik

delicta communia

delicta propria

delik khusus

ada keadaan nyata yg terdiri dari 2

akibatnya belum tentu terjadi