FR

200x300

100x150, sebelah kanan kabin masinis

30x45 , disebelah kanan ekor

120x180

100x150 , tengah anjungan kapal

36x54 , 30x45

100x150

20x30

mensesneg

kepala daerah

pimpinan lembaga negara, menteri, atau setingkat menteri

anggota lembaga negara, kepla daerah , pimpanqn dprd

belakang atas

17 , 8, 19, 45

garus khatulistiwa

- warna kuning emas - warna alam - hitam - putih - merah

bendera kanan , lambang negara kiri dan lebih tinggi

-pidato resmi presiden/wapres/pejabat di dalam / luar - dokumen resmi - pengantar pendidikan - pelayanan adm publik - nota kesepahaman / perjanjian - forum nasional /int di indonesia - komunikasi lingku pemerintah - laporan setiap lembaga - karya ilmiah publikasi indo - nama geografi ind - info produk barang jasa - rambu unu, petunjuk, baliho - media masa

sbg jati diri bangsa , kebanggaan nasional, sarana oemersatu, sarana komunikasi,

pribadi instalasi kegiatan medis penyelamatan berita pengawalan makanan

pribadi , kegiatan , pengawalan pribadi, instalasi, kegiatan, penyelamatan

Panglima TNI

mensesneg, polri, BIN, pimp instansi terkait

org pengamanan wilyah pengamanan sasaran pengamanan kekuatan pasukan kegiatan pengawalan waktu pelaksanaan adm dan logistik komando dan pengendalia

paspampres

a. instalasi : paspampres dgn polri, instansi terkait b. kegiatan : paspampres, SKO dgn polri, bin, instansi c. penyelamatan : paspam, SKO dgn polri , isntansi d. makanan : paspam dgn instansi terkait e. medis : paspam dgn dok kepresidenan f. berita : seluruh fungsi satuan g. pengawalan : paspamam , SKO dgn polri, instansi terkait

Panglima TNI

panglima TNI , menlu, mensesneg, bin , kapolri

a. dalam negeri : Pangloma TNI dgn mensesneg, kapolri, bin, pimp instansi terkait b. luar negeri : panglima TNI dgn menlu, mensesneg, bin , kapolri a. paspam & sko dengan polri b. pasoam dgn perwakilan RI a. panglima tni & kapolri b.panglim tni & menlu dan kapolri

LN : situasi negRa, sasaran pengamanan, rencana kegiatan , rencana waktu, kekuatan pasukan dan sarana prasarana, kekuatan psukan pengamanan negara setempat DL : org pengamanan, sasaran , wilayah , kekuatan apsuman, keg pengawalan , waktu pelaksanaan , adm logistik, komando dan pengendalian mantan DL : sasaran , kegiatan pengawalan , waktu pelaksanaan, adm logistik, komando dan pengendaliN LN : situasi negRa, sasaran pengamanan, rencana kegiatan , rencana waktu, personil pengamanan pribadi, sarana prasarana

paspampres dan pengamanan negara setempat

Panglima TNI

- instalasi : paspam dgn polri - kegiatan : pasoam dgn sko dan polri - penyelamatan : paspam dgn polri

presiden , panglima TNI

panglima tni dgn menlu , bin , polri, instansi terkait

menhan

panglima tni

menteri, pimp lembaga dan instansi terkait

1.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; 2.Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; 3.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 4.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 5.Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; 6.Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; 7.Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pertahanan.

kementerian yang menangani urusan pemerintahan dengan ruang lingkup yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sekaligus mempertajam proker

Kementerian Agama; Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Kementerian Kebudayaan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Kementerian Transmigrasi; Kementerian Perhubungan; Kementerian Komunikasi dan Digital; Kementerian Pertanian; Kementerian Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kementerian Koperasi; Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Kementerian Pariwisata; Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Pemuda dan Olahraga.

pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945.

Amnesti diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari MA serta DPR dan dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan terlebih dahulu

penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945

Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemberian abolisi.

pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum. permenkumham no 7 2022, pp no 32 199

pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 (UU Grasi).

Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari MA.

Membahas dan menyetujui undang-undang bersama Presiden. Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Menyusun dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama dengan pemerintah. Mengawasi penggunaan anggaran negara serta kinerja pemerintahan.

Mengubah dan menetapkan UUD 1945. Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu. Memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya jika dianggap melanggar hukum atau tidak mampu menjalankan tugas, berdasarkan keputusan politik dari DPR.

Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang terkait APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam di daerah

serambi r tunggu umum r tunggu sayap timur r tunggu sayap barat r raden saleh r jepara r bendera r kredensial r kerja presiden r respse

serambi : panggung kehormatan 17 agustus r tunggu umum : tamu yg mau menghadap pres/istri r tunggu sayap timur : tamu asing r tunggu sayap barat : tamu petunjuk khusu r raden saleh : audiensi 10 orang r jepara : pertemuan kepala negara r bendera : penyimpanan bendera r kredensial : surat kepercayaan , resepsi kenegaraan 17 agustus r kerja presiden : tamu kurang dari 4 r respse: pertemun bilateral 75-150

jamuan upacara kerja presiden/istri audiensi tunggu tamu presiden/isteri

jamuan : jamuan kenegaraan upacara : pelantikan pejabat negara , 350 orang kerja presiden/istri : tertutup, hanya 2 tamu audiensi : tamu 12 orang tunggu tamu presiden/isteri : 14 kursi

istana bogor r. teratai : ruang penerima tamu r film : r pemutaran film r garuda : ruang resepsi, pertemuan gedung dyah bayurini : tempt istrahat presiden r panca negara : r konferensi / kaa

istana ciomas , tempat pres soekarno menulis pidato

r. soedirman mengenang oerjuanah soedirman r. diponigoro mengenang oerjuanah diponogoro r garuda : penyambutan tamu wisma indraprasta kantor residen belanda w sawojajar staf pres w saptapratala petugas rombongan pres senisono pameran kesenia

wisma yudhistira tempat rombongan pres tamu wisma bima pengawal atau petugas pres

- gerbang utama sayap barat IM - gerbang utama sayap barat IM , samping sayap barat IM - gerbang mesjid baiturahman , samping pos pintu rt - gerbang Istana negara jl veteran, sayap timur IN, golf car

psl , pduk, nasional

psh, seragam resmi hariN

- PSH - PSR - PSL - PSDH - PSN - PDHK

Peradilan umum, Peradilan agama, Peradilan militer, Peradilan tata usaha negara

UUD 45 pasal 4 ayat 1

1 juni 20 mei 1 okt 2 okt 22 des 25 nov 29 nov

kekuatan dan gerak yang dinamis yang terlihat dari sayapnya yang mengembang, siap terbang ke angkasa.

bintang : sila 1 tali rantai bermata bulat : sila 2 pohon beringin : sila 3 kepala banteng : sila 4 kapas dan padi : sila 5

wina 1961 : diplomatik wina 1963: hub konsuler wina 1815 : dinas diplomatik

patroli pembuka pim kementerian pengawal kementerian gubernur bupat walikota rombongan kementerian forkopimda protokol kementerian protokol provinsi protokol walikota

patroli pembuka pim kementerian pengawal kementerian gubernur bupat walikota rombongan kementerian forkopimda protokol kementerian protokol provinsi protokol walikota

kendaraan kawal gubernur walikota rombongan gub forkopimda protokol provinsi protokol walikota

moh yamin kihajar dewantara, natsir, pallaupessy pirbatjaraka sultan hmid II